Penataan Kabel Udara Didorong Terintegrasi dengan Program RW Kumuh
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan meminta, Pemprov DKI Jakarta mempercepat penataan kabel udara yang semrawut di ibu kota. Penataan perlu diprioritaskan di kawasan padat penduduk yang memiliki risiko kebakaran akibat korsleting listrik.
"Harus segera dilakukan,"
Menurut Pantas, upaya Dinas Bina Marga DKI Jakarta menurunkan kabel udara ke bawah tanah belum berjalan optimal. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas telah berlaku efektif dan dapat menjadi landasan untuk mempercepat penataan tersebut.
Ia menilai, percepatan penataan jaringan utilitas membutuhkan keterlibatan pihak ketiga melalui skema kerja sama. Sebab, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh biaya pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), termasuk penyediaan ducting atau saluran kabel bawah tanah.
Gerakan 5M Didorong Jadi Langkah Konkret Wujudkan Jaringan Utilitas Tertata"Harus segera dilakukan kerja sama sehingga bisa berlangsung secara serentak di lima wilayah kota," ujarnya, Kamis (19/11).
Selain kerja sama, Pantas mendorong Pemprov DKI segera menerbitkan rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Rencana induk ini diperlukan agar pembangunan jaringan utilitas terintegrasi dengan penataan ruang dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan SJUT dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, pembangunan jaringan utilitas tersebut memanfaatkan sejumlah aset milik Dinas Bina Marga, seperti trotoar dan fasilitas pendukung lainnya.
"Kalau itu bisa segera dipercepat, saya pikir pemeliharaannya juga akan jauh lebih baik. Risiko-risiko, termasuk kabel menjuntai, orang tersandung hingga kebakaran, pada waktunya bisa teratasi," katanya.
Lebih lanjut, Pantas menekankan pentingnya mengintegrasikan penataan kabel udara di perkampungan padat penduduk dengan program penataan dan pengentasan RW kumuh.
Jika penurunan kabel ke bawah tanah belum memungkinkan, menurut Pantas, Pemprov DKI dapat menerapkan sistem tiang bersama. Melalui skema ini, puluhan tiang kabel dapat disatukan dalam satu tiang sehingga jaringan utilitas terlihat lebih rapi dan tertata.
Pantas berharap, langkah konkret tersebut dapat menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam membenahi infrastruktur sekaligus memperindah wajah Jakarta sebagai kota global.
"Saya pikir itu yang harus dipercepat juga di perkampungan-perkampungan padat. Ini bisa dipadukan dengan RW kumuh. Mumpung sedang ada pengentasan RW-RW kumuh, kenapa tidak sekalian dilakukan," tandasnya.